PENERTIBAN ORGAN TUNGGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketty, Dewinta Yudira (2019) PENERTIBAN ORGAN TUNGGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (42kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) bab 1.pdf - Published Version Download (545kB) | Preview
Preview	Text (bab 4 kesimpulan dan saran) bab 4.pdf - Published Version Download (458kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (670kB) | Preview
	Text (skripsi full) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

dengan menggunakan cara desentralisasi, yang dilakukan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, daerah memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peratunan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial dan juga tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan persoalan organ tunggal merupakan salah satu permasalahan social karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Permaslahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016. 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dlam melaksanakan penertiban organ tunggal di kabupaten pesisir selatan belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, kurangnya kualitas sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan, serta minimya prasarana. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan kegiatan pendidikan/pelatihan (Diklat) yang harus dilakukan oleh semua personil Satpol PP dan Damkar, menambahkan kendaraan operasional sesuai dengan yang dibutuhkan.

Actions (login required)

View Item