PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023

Ashimah, Khairiyah (2025) PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak fix.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (BAB IV Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (108kB)
	Text Skripsi Full Text fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (977kB) | Request a copy

Abstract

Ruang kebebasan sipil merupakan pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi, namun dalam praktiknya kerap mengalami pembatasan melalui pemanfaatan instrumen hukum. Fenomena ini dapat ditemukan di banyak tempat di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023. Kedua, Bagaimana peran Komnas HAM dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat mengalami penyempitan yang ditandai dengan adanya pelanggaran hak kebebasan sipil dan politik dalam dua kategori yakni pelanggaran pada saat aksi demonstrasi dan pada konflik agraria. Fenomena yang muncul dari kasus-kasus tersebut menunjukan adanya pola regresi demokrasi yang diakibatkan oleh obsesi negara terhadap pembangunan, terdapat beberapa regulasi dan kebijakan yang terus dikeluarkan oleh pemerintah dan menyebabkan potensi ancaman bagi masyarakat sipil. Kemudian pemerintah juga merevisi kebijakan yang berpotensi mengancam dan membatasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat mengalami penyempitan. Kedua, Peran Komnas HAM dan Organisasi Non Pemerintahan dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil di Sumatera Barat telah berjalan dengan cukup efektif ditandai dengan adanya pengadvokasian kasus dan pemahaman kepada masyarakat yang terdampak pelanggaran maupun tidak. Penelitian ini merekomendasikan, diperlukannya pengawasan dan transparan terhadap penerapan peraturan untuk memastikan regulasi dijalankan secara adil, transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif agar menciptakan pemahaman bersama, mencegah konflik dan memastikan aspirasi masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Actions (login required)

View Item