Implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Periapan pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak

Auliya, Maharani (2025) Implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Periapan pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (635kB)
	Text (BAB VI) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 23 January 2026. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Nagari Kamang Mudiak merupakan salah satu nagari yang melakukan pemekaran di Kabupaten Agam. Keputusan dalam memekarkan nagari merupakan keinginan masyarakat agar pelayanan dan pembangunan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya menghadapi banyak problema sehingga berdampak kepada sosial masyarakat karena adanya perbedaan perspektif dan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat terutama dalam hal penetapan batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam penyelenggaraan nagari persiapan pada proses pemekaran Nagari Kamang Mudiak dengan perspektif evaluasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan triangulasi sumber. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino dengan lima variabel, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, dan regulasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan pada Pemekaran Nagari Kamang Mudiak belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Pada variabel sumber daya aparatur perangkat nagari persiapan yang dipilih pada umumnya tidak berasal dari keilmuan tentang pemerintahan, walaupun begitu penetapannya merujuk kepada kebijakan. Koordinasi dan kolaborasi terdapat miss pemahaman terhadap alur koordinasi yang membuat adanya prasangka yang muncul serta komunikaasi publik yang kurang massive dilakukan sehingga timbulnya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat. Pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan nagari persiapan sudah cukup memadai dengan adanya swadaya dari masyarakat. Namun terkait penetapan asset belum diselesaikan secara menyeluruh. Selanjutnya daya dukung keuangan yang berasal dari APB nagari induk pada realisasinya belum maksimal. Selain itu terdapat perbedaan cara pandang terhadap pemahaman akan regulasi antar pelaksana kebijakan terutama pada penetapan asset.

Actions (login required)

View Item