Yuni, Zakira (2025) TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (97kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (419kB) |
|
Text (Bab V Pentup)
Bab V.pdf - Published Version Download (47kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (252kB) |
|
Text (Tesis Full Text)
Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Landasan konstitusional mengenai pentingnya perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, memberikan landasan fundamental untuk menjamin hak atas privasi, khususnya perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan inovasi teknologi yang semakin kompleks dan berskala besar. Akibatnya informasi mengenai data pribadi sangat memungkinkan lebih cepat dan mudah diakses. Apalagi sejak munculnya teknologi Robot Process Automation di segala bidang bisnis. RPA adalah robot perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas berulang dalam memproses data dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan system keamanan dari teknologi ini. Sehingga menjadi tantangan bagi bisnis untuk mencegah kasus pelanggaran data seperti hilangnya data pribadi. Perusahaan akan bertanggung jawab kepada pengguna produknya jika data pribadi dibagikan kepada konsumen di masa mendatang. Berdasarkan persoalan tersebut, maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia tentang penggunaan teknologi Robotic Process Automation (RPA)?. Kedua, Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan menghadapi kebocoran data dari penggunaan teknologi Robotic Process Automation (RPA) ?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan terkait robot process automation belum ada regulasi khusus tetapi bisa berpedoman pada UU ITE, UU PDP, dan Permenkomifo. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan terhadap melawan hukum termasuk ke dalam tanggung jawab pengganti atau Vicarious liability.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tanggung Jawab, Perlindungan Data Pribadi, Robot Process Automation |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S2 Hukum |
Depositing User: | s2 ilmu hukum |
Date Deposited: | 23 Jan 2025 08:51 |
Last Modified: | 23 Jan 2025 08:51 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/487491 |
Actions (login required)
View Item |