Upaya Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Walinagari Di Nagari Kubang Putiah Kabupaten Agam

Andriany, Rika Olivia (2013) Upaya Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Walinagari Di Nagari Kubang Putiah Kabupaten Agam. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 RIKA OLIVIA ANDRIANY 0810833068.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian Ini menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Agam dalam penyelesaian permasalahan pemilihan walinagari Kubang Putiah Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan teori good governance dengan indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabililas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe studi kasus, Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Pemerintahan Kabupaten Agam. Sedangkan teknik pemilihan informan dilakukan secarapurposive sampling. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara mendalam {indepth interview). Untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan proses triangulasi sumber data. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis deret waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Agam belum mampu menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik pada penyelesaian permasalahan pemilihan walinagari Kubang Putiah karena banyak indikator-indikator good governce tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Dari segi partisipasi, sudah adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Agam, serta adanya keterlibatan masyarakat dalani proses pengambilan keputusan. Dari segi transparansi penyediaan informasi-informasi kepada masyarakat masih belum cukup transparan. Begitu juga pada prinsip akuntabilitas, Pemerintah kabupaten Agam masih belum akuntabel karena pemerintah tidak memberikan sanksi kepada Bamus yang terbukti inelakukan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan walinagari tahun 2008 lalu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian walinagari sehingga telah merugikan kepentingan umum. Belum adanya hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penyelesaian permasalahan pemilihan walinagari dari tahun 2008-2012 yaitu diadakannya pemilihan ulang walinagari.

Actions (login required)

View Item