PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE PLUS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Fazilatunnisa, Maulidiya (2025) PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE PLUS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Program Restorative Justice Plus merupakan pengembangan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, yang bertujuan mempercepat penyelesaian perkara pidana dengan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat kecil serta menghemat waktu dan anggaran negara. Namun, dalam implementasinya di Sumatera Barat, program ini belum sepenuhnya optimal, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan pelaksanaan Restorative Justice Plus, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi faktor penghambat yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini mengeksplorasi tiga rumusan masalah: 1) Bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program Restorative Justice Plus dalam tindak pidana pencurian ringan, 2) Bagaimana kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program Restorative Justice Plus dalam tindak pidana pencurian ringan, 3) Bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program Restorative Justice Plus dalam tindak pidana pencurian ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menjalankan perannya dengan cukup baik untuk mengoptimalisasikan program RJ+ dengan membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk naskah perjanjian sebagai pedoman sementara sebelum diterbitkan Peraturan Daerah tentang RJ+, kemudian melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Padang, LKAAM Sumatera Barat, BAZNAZ Sumatera Barat. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada Jaksa selaku Fasilitator dalam menjalankan Program RJ+. Namun dalam melaksanakan peran diatas Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menemukan beberapa kendala yaitu: 1) Belum adanya Perda yang mengatur tentang Restorative Justice Plus, 2) Rendahnya Pemahaman Jaksa Tentang Perannya dalam Menjalankan Program Restorative Justice Plus, 3) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Restorative Justice Plus. Oleh karena itu Kejati telah berupaya mengoptimalisasikan pelaksanaan Program Restoratif Justice Plus dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan, yaitu: 1) Membentuk Peraturan Daerah Terkait Penerapan Program Restorative Justice Plus, 2) Meningkatkan Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Mengoptimalisasikan Program Restorative Justice Plus, 3) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Tentang Program Restorative Justice Plus Kepada Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis dan efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat rentan. Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Restorative Justice Plus

Actions (login required)

View Item