Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dpw Provinsi Sumatera Barat Pada Era Reformasi

Sari, Rian Nita Wilda (2013) Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dpw Provinsi Sumatera Barat Pada Era Reformasi. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 RIAN NITA WILDA SARI 0810831003.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Peneiitian ini mendeskripsikan tentang pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Sumatera Barat era reformasi dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington yang menjeiaskan bahwa pelembagaan partai politik bisa dianalisis berdasarkan adaplabilily (kemampuan organisasi imtuk menyesuaikan diri dan kekakuan), complexity (kompleksitas dan kesederhanaan organisasi), autonomy (otonomi dan subordinasi organisasi), coherence (keterpaduan dalam sebuah organisasi). Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan adaltdi etik dan emik. Hasil peneiitian menunjukkan bahwa pelembagaan PPP berdasarkan adaptability, pertama dari perhitungan kronologis sebuah organisasi PPP mampu bertahan dalam setiap persaingan partai politik yang ada dilndonesia, kedua berdasarkan usia organisasi PPP mampu dalam mengatasi setiap masalah serta mampu mengganti struktur kepengurusan partai selama lima tahun sekali dan yang ketiga dari llmgsi organisasi, PPP mampu dalam menyesuaikan diri di setiap perubahan lingkungan dengan merubah beberapa fungsi organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan lingkungan yang ada pa^ saat seka^g ini. Pelembagaan partai dilihat dari complexity menjeiaskan bahwa adanya penambahan divisi dalam struktur kepengurusan organisasi PPP yang menjadikan organisasi lebih kompleks dan PPP juga memiliki organisasi sayap seperti Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), An^tan Muda Ka'bah (AMK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII), Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Pelembagaan organisasi politik berdasarkan autonomy, PPP memiliki pelembagaan yang balk hal ini terbukti bahwa PPP mampu mengeluarkan sebuah kebijakan partai serta bekeija sama dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Analisis pelembagaan organisasi partai politik berdasarkan coherence, PPP mampu menyelesaikan secera cepat masal^ dan konflik yang teijadi di dalam tubuh partai akan tetapi PPP kurang dalam pengkaderisasian anggota partai sehingga berdampak kepada pemilihan umum yang menyebabkan pengurangan suara yang diperoleh oleh PPP. Hasil peneiitian ini memaparkan bahwa pelembagaan organisasi politik yang dilaksanakan PPP cukup baik namun yang perlu diben^i adalt^ PPP harus memperhatikan pengkaderisasian anggota partai sehingga calon yang ikut pada pemilihan umum merupakan kader partai yang bericualitas.

Actions (login required)

View Item