Peranan Perjanjian Ekstraoisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Putri, Dinni Pebriana (2012) Peranan Perjanjian Ekstraoisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Deskripsi full text) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2012 DINNI FEBRIANA PUTRI 0810111028.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan pranata hukum intemasional yang melibatkan dua system hukum dari dua negara yang berbeda, yaitu negara-peminta dan negara-diminta. Ekstradisi merupakan pranata hukum yang dianggap ideal dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan Transnasional.Selain itu, ekstradisi dianggap dapat membantu penegakan Hukum Nasional Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan peijanjian ekstradisi dalam penegakan hukum Nasional. 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum nasional melalui sarana Ekstradisi.Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan tertulis dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan informasi yang didapat dari bahan hukum sekunder. Hasil yang didapat adalah berdasarkan sejarah perkembangannya pengaturan mengenai Ekstradisi pada awalnya hanya dibuat secara substansial dalam konvensi intemasional. Pada tahun 1990 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi nomor 45/116 tentang Model Treaty On Extradition,meskipun hanya berupa Model Treaty diharapkan dapat dijadikan acuan bagi negara-negara dalam membuat perjanjian mengenai ekstradisi. Peganjian ekstradisi dapat memberikan bantuan kepada hukum nasional dalam melakukan proses permintaan penyerahan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara Iain sehingga setelah ia kembali ke negara-peminta proses peradilan terhadap si pelaku dapat dilaksanakan demi tercapainya stabilitas nasional negara. Kendala yang dihadapi adalah rumitnya prosedur dan mated yang harus dipenuhi oleh negara-peminta sehingga memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Selain itu asas-asas yang digunakan cendenmg lebih melindungi hak asasi manusia dari pada kepentingan nasional.

Actions (login required)

View Item