TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nagari) MENJADI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DI KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Darjatun, Nisaiyah (2025) TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nagari) MENJADI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DI KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum adalah langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha berbasis hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan status badan hukum, BUM Nagari memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, akses sumber daya yang lebih luas, dan kemampuan bekerja sama dengan lembaga keuangan serta mitra usaha. Namun, di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih terdapat BUM Nagari yang belum berstatus badan hukum akibat tidak melaksanakan kewajiban legalitas. Berdasarkan hal ini rumusan masalah yang diambil adalah: (1) Bagaimana proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum. (2) Apa saja yang menjadi kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi BUM Nagari di Kecamatan Mungka dalam pelaksanaanya beberapa BUM Nagari masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat dan pengurus nagari terhadap regulasi hukum, serta kurangnya kesiapan dalam hal kelengkapan administrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Nagari melalui pelatihan dan pendampingan, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur untuk mempercepat proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum.

Actions (login required)

View Item