PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

NURISARTIKA, NURISARTIKA (2013) PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 NURISARTIKA 0810833056.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (21MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan oleh pemerintah kota payakumbuh.penelitian ini dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Budi Winamo yang menjeiaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan ada beberapa tahap yaitu tahap merumuskan masalah, tahap agenda kebijakan tahap pemilihan alternatif dan tahap penetapan kebijakan. Penelitian ini menesunakan metode kuahtatil dengan tipe deskriptif. Proses pengmnpulan data menggimakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah elik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam tahap merumuskan masalah pemerintah kota Payakumbuh merumuskan ranperda berdasarkan atas bahaya rokok dalam masyarakat serta mewujudkan kota Payakumbuh sebagai kota sehat (2) Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, DPRD kota Payakumbuh memasukkan ranperda ke dalam pembahasan agenda kebijakan karena adanya kesamaan persepsi masyarakat dengan pemerintah dalam melihat permasalahan rokok di masyarakat serta adanya undang-undang tentang kesehatan masyarakat (3) Pada tahap pemilihan aitematif kebijakan untuk ranperda kawasan tanpa rokok, pemerintah kota Payakumbuh hanya mensosialisasikan kepada masyarakat masyarakat tidak memberikan aitematif atau tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aitematif dalam pembahasan ranperda kawasan tanpa rokok (4) Pada tahap penetapan kebijakan, pemerintah kota Payakumbuh menetapkan ^perda kawasan tanpa rokok setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya Untuk mteraksi antar aktor kebijakan publik lebih kepada andcipated reaction dimana dalam penimusan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini secara langsung mteraksi antara masyarakat dengan pemerintah serta adanya kewenangan dan pemerintah kota dan DPRD untuk mengeluarkan kebijakan. Namun pemerintah tidak mengikutsertakan pihak swasta dalam pembahasan perda ini karena tidak memiliki kepentingan atau pengaruh dari pihak tersebut.

Actions (login required)

View Item