POLITIK RUANG: PEREBUTAN RUANG DI KAWASAN WISATA PANTAI PURUS PADANG

Muhammad, Rijal Ulhaq (2024) POLITIK RUANG: PEREBUTAN RUANG DI KAWASAN WISATA PANTAI PURUS PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (168kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena perebutan ruang yang terjadi di kawasan wisata Pantai Purus Padang. Perebutan ini muncul akibat berbagai pihak yang berupaya memanfaatkan ruang publik pantai sesuai kepentingan masing-masing. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan penertiban dan penataan untuk menjadikan kawasan ini sebagai ruang wisata yang tertib dan teratur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030. Namun, penataan ini menimbulkan resistensi dari berbagai entitas seperti PKL dan oknum lain yang merasa bahwa kebijakan tersebut mengabaikan kepentingan ekonomi mereka. Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perebutan ruang yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Purus Padang. Penelitian ini menggunakan teori produksi ruang Henry Lefebvre (1991) yang membagi konsep ini menjadi tiga kategori utama yaitu praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasinal. Teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pemilihan informan. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan praktik spasial di kawasan wisata Pantai Purus Padang terlihat dari aktivitas masyarakat lokal, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan nelayan yang memanfaatkan ruang untuk kehidupan ekonomi, representasi ruang terlihat dari regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wisata Pantai Purus, sedangkan ruang representasi menunjukkan bagaimana masyarakat lokal, PKL, pemerintah dan pengunjung memberikan makna berbeda terhadap ruang Pantai Purus Padang. Pemaknaan yang berbeda menjadikan ruang publik di kawasan wisata Pantai Purus Padang menjadi arena konflik dan kontestasi antara aktor-aktor atau entitas yang berupaya mendominasi ruang demi kepentingan ekonomi atau sosial. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada para pedagang dan pemerintah, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan akomodatif yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk menciptakan ruang yang lebih adil dan berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Purus Padang.

Actions (login required)

View Item