PENEGAKAN HUKUM ATAS GENOSIDA YANG TERJADI DI BEBERAPA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Muthmainnah, Aisyah (2025) PENEGAKAN HUKUM ATAS GENOSIDA YANG TERJADI DI BEBERAPA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER AISYAH MUT.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (BAB I) BAB I Aisyah Muthmainnah.pdf - Published Version Download (925kB)
	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB V.pdf - Published Version Download (449kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka(7).pdf - Published Version Download (760kB)
	Text (TESIS FULL) Tesis Full Aisyah .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Genosida merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diatur secara khusus dalam hukum internasional. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional sering kali menghadapi tantangan dalam mengadili pelaku genosida. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, Pertama bagaimana efektifitas pelaksanaan pengaturan genosida dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma. Kedua, bagaimana penegakan hukum atas praktik genosida di Myanmar, Palestina dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks genosida yang terjadi di beberapa negara, efektivitas pelaksanaan pengaturan genosida dapat dikatakan efektif sebagian, dikarenakan adanya pengadilan ad-hoc seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pembentukan ICTY dan ICTR menunjukkan efektivitas pengaturan genosida dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku genosida. Penegakan hukum atas genosida yang terjadi di beberapa negara dapat dilakukan dengan menggunakan penyelesaian secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Apabila tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB dapat memutuskan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Selain peran dari PBB, penegakan hukum atas genosida juga dapat dilakukan dengan menggugat suatu individu ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah pidana internasional memiliki yurisdiksi untuk meminta pertanggungjawaban individu hal ini berdasarkan dengan Pasal 25 Statuta Roma 1998. Kata Kunci: Penegakan Hukum Internasional, Genosida, Perspektif Hukum Internasional

Actions (login required)

View Item