IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PEKANBARU

Eling Kurniati, Dea (2024) IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PEKANBARU. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER ABSTRAK) COVER ABSTRAK DEA.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN dea.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV PENUTUP dea.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA dea.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL DEA ELING.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Setelah pengangkatan Notaris Pengganti yang dilantik oleh MPW, Notaris dan Notaris Pengganti wajib membuat berita acara serah terima protokol. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Protokol tersebut diserahkan kembali kepada Notaris setelah cuti berakhir. Pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Implementasi Pasal 32 UUJN tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena kurangnya pengawasan oleh Majelis Pengawas. Kurangnya pengawasan terhadap Notaris mengakibatkan ketidak tahuan Notaris ataupun Notaris Pengganti dengan ketentuan Pasal 32 UUJN tersebut, dan faktor kebiasaan juga menyebabkan tidak dilaksanakannya berita acara serah terima Protokol Notaris yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan mengenai Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN dan Pasal 68 UUJN juga mengatur mengenai beberapa bentuk Majelis Pengawas. Adapun tujuan dari pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan lainnya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 UUJN tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUJN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Actions (login required)

View Item