POLITIK HUKUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Almahdi, Saputra (2025) POLITIK HUKUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KPU sebagai penyelenggara Pemilu mestinya menjadi pelaku utama dalam melaksanakan dan mematuhi aturan main pemilu dan mengarahkan politik hukum pengaturan maupun pelaksanaan pemilu ke arah perwujudan kedaulatan rakyat. Perintah yang terdapat dalam Undang-Undang pemilu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan. Terlebih apabila perintah tersebut telah menjadi suatu vonis oleh pengadilan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kedua Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai atau Belum dengan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Politik hukum pengaturan pemungutan suara ulang DPD Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya pengaturan terkait dengan PSU berdasarkan putusan MK secara lengkap dalam UU Pemilu dan politik hukum pelaksanaan menunjukkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang berani meskipun kurang tegas dalam pelaksanaan kewenangannya karena menghormati putusan pengadilan yang sudah inkracht. Kedua, Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat belum sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan belum dapat dikatakan sebagai pemilu yang adil dan berintegritas. Sementara pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa petimbangan-pertimbangan hakim MK sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu.

Actions (login required)

View Item