PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG

Luthfia Febrina, Hardi (2025) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Luthfia Febrina Hardi_2110112028.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota dan sumber penerimaannya diserahkan kepada pemerintahan daerah. Pemungutan PBB-P2 sulit dilakukan karena banyak wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menghambat pendapatan utama daerah. Wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan yang bertujuan menciptakan kepatuhan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Padang? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Padang?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini: 1. Sanksi administratif yang sudah diterapkan adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemasangan pengumuman dan denda 1% (satu persen) perbulan dihitung saat jatuh tempo. Namun penerapan sanksi tersebut dirasa belum maksimal. 2. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi yaitu terbagi atas faktor yuridis dan non yuridis. Untuk kesempurnaan penerapan sanksi administratif, hendaknya masyarakat turut aktif dalam pembayaran pajak guna memaksimalkan pendapatan daerah.

Actions (login required)

View Item