HOMOLOGASI PERDAMAIAN DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS

Annisa Zuchro, Ramadhani (2025) HOMOLOGASI PERDAMAIAN DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (354kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar utangnya kepada si kreditor tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keringanan sementara kepada Debitor dalam menghadapi para Kreditor yang menekan kewajiban debitor terhadap tagihan-tagihan utang para kreditor. Di PKPU terdapat suatu proses yang dinamakan dengan rencana perdamaian. Dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat alasan-alasan hakim untuk menolak disahkannya suatu perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dimana telah diatur bahwa Pengadilan Wajib menolak pengesahan perdamaian yang salah satunya yaitu imbalan jasa tim pengurus belum dibayarkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal imbalan jasa pengurus belum dibayarkan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengurus yang tidak dibayar atau tidak mendapat jaminan atas imbalan jasa dan biaya pengurusan namun perdamaian telah disahkan (homologasi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengesahan perdamaian pkpu yang imbalan jasa pengurus belum dibayarkan dan perlindungan hukum terhadap pengurus yang imbalan jasa nya belum dibayar namun perdamaian telah disahkan (homologasi). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan melalui proses editing dan analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif. Kesimpulan dalam pengesahan perdamaian imbalan jasa yang belum dibayarkan oleh debitor kepada tim pengurus maka pengesahan perdamaian tersebut tidak berlaku secara hukum dan hakim dapat untuk tidak menyetujui pengesahan tersebut dikarenakan belum dibayarkannya imbalan jasa kepada tim pengurus. Pengurus etisnya mendapat perlindungan hukum, apabila nantinya debitur cidera janji dalam memberikan atau membayar imbalan jasa pengurus setelah selesai melakukan pekerjaannya. Salah satunya Pengurus dapat mengajukan dan memohonkan gugatan perdata biasa yaitu cidera janji ke pengadilan negeri setempat guna untuk memperoleh dan mendapatkan hak atas imbalan jasanya.

Actions (login required)

View Item