KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Redni Putrri, Meldianto (2024) KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER) c.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (78kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (skripsi full) BAB I-V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks di antara berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan. Konflik ini muncul dari perbedaan interpretasi hak pengelolaan tanah ulayat, fragmentasi dalam struktur adat, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta menganalisis penyebab utama konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor utama, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), KAN versi MUBESLUB, Wali Nagari, masyarakat adat, dan instansi pemerintah terkait. Selain itu, analisis dokumen hukum dan arsip adat dilakukan untuk melacak akar konflik dan dinamika pengelolaan tanah ulayat. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar-aktor, dinamika kekuasaan, dan faktor struktural yang memicu konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar-aktor didominasi oleh ketegangan akibat konflik kepentingan dan lemahnya kepercayaan antar-pihak. Perbedaan pandangan antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB mengenai pengajuan Hak Pengelolaan (HPL) menjadi sumber utama ketegangan. Selain itu, kepentingan ekonomi yang melibatkan pemerintah dan investor sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hak atas tanah ulayat. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait dengan dinamika struktural yang lebih luas, termasuk modernisasi hukum, tekanan pembangunan ekonomi, dan marginalisasi sistem adat dalam pengambilan keputusan. Hubungan antar-aktor menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pemerintah dan investor memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan masyarakat adat. Fragmentasi internal, seperti pembentukan KAN versi MUBESLUB, juga mencerminkan pola resistensi masyarakat terhadap aktor-aktor yang dianggap tidak mewakili kepentingan adat. Diskusi ini menekankan perlunya pendekatan resolusi konflik berbasis transformasi yang melibatkan seluruh aktor secara inklusif. Pendekatan ini harus mencakup mediasi yang menghormati prinsip-prinsip adat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta integrasi kebijakan pemerintah yang memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik tanah ulayat sebagai bagian dari perdebatan antara tradisi dan modernitas di Minangkabau.

Actions (login required)

View Item