SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Eka Mulya Dharma, Agung (2025) SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I(1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Kesimpulan Saran) KESIMPULAN(1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(5).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa salah satu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota, dalam melaksanakan tugas tersebut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Ada 16 pelanggaran administratif yang dapat dijatuhkan sanksi oleh Gubernur apabila Bupati/Walikota melakukan pelanggaran administratif. Namun demikian adanya fenomena dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota, walaupun Bupati/Walikota melakukan hal-hal yang tidak semestinya, atau tidak pantas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara hirarki. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu : 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota 2. Bagaimana pengaturan sanksi administratif terhadap Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitan hukum dengan membahas doktrin-doktrin dan asas- asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Ditemukan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi akan membuat penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota tidak optimal, dan memperlemah kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota merupakan turunan dari teori negara kesatuan, pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dari negara kesatuan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan telah dilengkapi dengan instrumen sanksi administratif. Kata Kunci: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Bupati/Walikota, Pengawasan, Sanksi Administratif.

Actions (login required)

View Item