PEMBERIAN KUASA MENJUAL OBJEK JAMINAN BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI KABUPATEN PELALAWAN

Rizki, Muhammad (2024) PEMBERIAN KUASA MENJUAL OBJEK JAMINAN BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI KABUPATEN PELALAWAN. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (Bab I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (38kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang hukum. Melalui perantara seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pembuatan akta kuasa menjual dalam bentuk akta notaris merupakan suatu hal yang tidak asing dalam praktek notaris sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan di Kabupaten Pelalawan 2.Bagaimana perlindungan hukum pemberian kuasa jual objek jaminan bagi pemberi kuasa di kabupaten pelalawan. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa menjual untuk menjamin pelunasan utang pihak kreditur apabila debitor wanprestasi tidak dapat dilakukan mengingat hal tersebut mengandung resiko hukum bagi para pihak, khusus pemberi kuasa mengingat dengan kuasa menjual tersebut penerima kuasa dapat menjual setiap saat obyek kuasa terlepas dari terjadinya wanprestasi atau tidak. Sehingga hal ini tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Notaris akan menolak untuk membuatkan suatu kuasa menjual.yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Kuasa menjual dapat diberikan untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan secara penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1986 tentang Hak Tanggungan atas Tanah. Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Selain hal tersebut Pasal 1800-1806 KUHPerdata yang mengatur kewajiban penerima kuasa merupakan sutu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pemberi kuasa. Kata Kunci : Kuasa Menjual, Utang- Piutang

Actions (login required)

View Item