TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM

SUAMPERI, SUAMPERI (2025) TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK SUAMPERI.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 DISERTASI SUAMPERI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (PENUTUP) BAB PENUTUP DISERTASI SUAMPERI.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SUAMPERI.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (DISERTASI) Disertasi Suamperi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

TANGGUNGJAWAB PELAKSANA OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM Suamperi, 2030112012, Program Studi Doktoral Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024 ABSTRAK Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum BUMDesa sebagai badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa memang berada dalam kerangka hukum yang unik, karena beroperasi di persimpangan antara hukum publik dan hukum perdata. Konsep ini terlihat dalam struktur dan peran ganda BUMDesa: Kelembagaan BUMDesa Tunduk pada Hukum Publik dan Kegiatan Usaha BUMDesa Tunduk pada Hukum Perdata. Penulisan disertasi ini difokuskan pada Tiga permasalahan: Pertama Bagaimanakah Pengaturan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Kedua Bagaimanakah Status kekayaan desa yang dipisah dan ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa. Ketiga Bagaimanakah Tanggungjawab pelaksana operasional terhadap pengelolaan aset badan usaha milik desa. Penelitian ini tergolong hukum normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai librari based focusing on reading and analisis of primary and secondary material. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, Pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan Pertama Pengaturan pengelolaan aset badan usaha milik desa sebagai Badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 117 menyatakan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha. Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa menyatakan Aset Badan Usaha Milik Desa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa. Pasal 28 ayat (2) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa desa, aset desa yang ditempat di BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Kedua Status kekayaan desa yang dipisahkan dan ditempatkan pada dalam Badan Usaha Milik sebagai badan hukum, Kekayaan desa dipisahkan dan ditempatkan dalam BUMDesa, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terpisah dari pengelolaan kekayaan desa yang lain. Ketiga Tanggungjawab Pelaksana Operasional terhadap pengelolaan aset BUMDesa sebagai badan hukum, Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan pengelolaan yang mematuhi aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Secara Hukum Perdata mengatur kewajiban pelaksana operasional BUMDesa dalam hal perjanjian, transaksi, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tanggung Jawab Secara Hukum Pidana Pelaksana operasional BUMDesa juga dapat dikenai tanggung jawab pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang merugikan BUMDesa. Kata Kunci : Tanggungjawab, Aset BUMDesa Sebagai, badan hukum

Actions (login required)

View Item