Pelaksanaan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Padang

PUTRA, NICO (2013) Pelaksanaan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripisi Full Text) HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2013 NICO PUTRA 0910113395.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan negara kita memerlukan abdi-abdi negara yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangun yang berkelanjutan tersebut yang dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) yang bertugas dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Tapi untuk menjaga kinerja Pegawai Negeri Sipil ini agar tidak menyimpang dari apa yang telah menjadi kewajibannya, maka dibentuklah suatu badan yang dikenal dengan Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengawal dan mengawasi kinerja abdi-abdi negara ini agar tidak menyimpang yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian masih banyaknya PNS yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya dan sering tidak mematuhi aturan disiplin dan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau individu yang dapat merugikan masyarakat banyak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan hukuman disiplin PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan hukuman disiplin PNS pada Dinas Pendidikan Kota Padang dan solusi mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan deskriptif analisis. Analisa yang dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil dari penelitian kinerja Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku menjatuhankan sanksi disiplin terhadap PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Penjatuhan sanksi-sanksi tegas kepada beberapa orang PNS pada tahun 2011 dan 2012 dengan kategori kasus sedang dan berat. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksananaan hukuman disiplin PNS pada Dinas Pendidikan Kota Padang sering tidak koperatifnya PNS yang melakukan pelanggara dan disiplin untuk hadir dalam melakukan pemeriksaan karena mangkir pada saat dipanggil dan kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menertibkan PNS yang akan dilakukan pemeriksaan atas dirinya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Solusi yang dapat dilakukan agar Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dapat menghadiri diharapkan peran serta atasan untuk memeberikan teguran keras agar dapat menjalankan proses pemeriksaan kasus pelanggaran disiplinnya dengan tidak melakukan tindakan pembiaran atas kasus yang menimpa bawahannya. Adapun yang menjadi saran penulis kepada Badan Kepegawaian daerah agar lebih dapat menindak lebih tegas pada PNS yang tidak mau koperatif dalam pemeriksaan kasus disiplinya dan diharapkan dukungan dari dinas pendidikan untuk terbuka dan menindak secara tegas dalam mengungkapkan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS dilingkungan Dinas Pendidikan, agar dapat menciptakan PNS yang bermutu dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Actions (login required)

View Item