Hak Menentukan Nasib Sendiri ( Right To Self Determination) Dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya 2017 Menurut Hukum Internasional

Febry, Olan Putra (2019) Hak Menentukan Nasib Sendiri ( Right To Self Determination) Dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya 2017 Menurut Hukum Internasional. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover-dikonversi.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I-dikonversi.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV-dikonversi.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka-dikonversi.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
	Text (Fultext) skripsi full-dikonversi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (678kB)

Abstract

Hak menentukan nasib sendiri (Right to self Determiantion) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh bangsa atau dalam naskah aslinya disebut “People’s” agar terbebas dari setiap tindakan penjajahan, konolialisasi, pendudukan, penguasaan dan eksploitasi asing Pasal 55 Piagam PBB dan dalam Resolusi PBB Nomor 1514 (XV), hak inilah yang digunakan oleh Kosovo dan Catalunya untuk mencapai kemerdekaanya melalui referendum berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination) dalam kasus referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, 2). Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanan hak menetukan nasib sendiri (Right to Self Determination) antara referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Yuridis yaitu dengan mempelajari data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Ada perbedaan pelaksanaan antara hak menentukan nasib sendiri melalui referendum oleh Kosovo 1991 dan Catalunya 2017, Salah satunya adanya intervensi dari NATO dalam kasus pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri Kosovo 1991, 2). Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh kedua wilayah tersebut adalah tidak mendapatkan izin dari negara induknya, tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan hak ini dan tidak mengetahui syarat dan dalam hal apa hak ini bisa dilaksanakan, namun hal ini bisa terjadi bukan murni karena ketidaktahuan wilayah tersebut akan tetapi memang karena sedikitnya aturan yang menyinggung hak ini ditambah lagi dengan sumirnya aturan tersebut.

Actions (login required)

View Item