Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

SILVERIO, EDO APRILIES (2013) Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2013 EDO APRLIES SILVERIO 0910112053.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam rangka pelaksanaan azaz desentalisasi, khususnya desentralisasi keuangan daerah, maka di keluarkan nya UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) yang menggantikan UU No 34 Tahun 2000. Salah satu bentuk kewenangan nya dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan memunggut pajak daerah. Kota Padang memiliki potensi di bidang pariwisata sehingga menumbuhkan minat investasi di bidang perhotelan sehingga perlu dibentuk atur dalam peraturan daerah tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Perda Kota Padang No.8 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, apa saja kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut dan upaya yang diambil pemerintah, serta bagaimana kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan Wajib Pajak dan Pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku fiskus pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) pelaksanaan Perda Kota Padang belum berjalan secara efektif, 2) kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Perda serta upayanya antara lain adanya ketidaktahuan masyarakat tentang pajak hotel dengan cara menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, 3) Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD. Peneliti menyarankan agar pemerintah lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Hotel secara menyeluruh kepada masyarakat serta sanksi yang tepat terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut.

Actions (login required)

View Item