Tinjauan Hukum Upaya Paksa Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang

RAFIDONA, DESSY (2013) Tinjauan Hukum Upaya Paksa Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2013 DESSY RAFINDONA 05940102.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pasal 115 UU PTUN disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakaan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Padahal seharusnya setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka pengadilan akan melakukan upaya paksa. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1) Bagaimana tinjauan hukum upaya paksa terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektlf, (2) Bagaimana upaya yang dilakukan PTUN Padang dalam menghadapi upaya paksa terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, (3) Apa kendala dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan tetap tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada kegiatan di lapangan dikahkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan raasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Tinjauan hukum upaya paksa terhadap putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap pada PTUN Kota Padang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena.minimnya laporan perkembangan pelaksanaan dan/atau minimnya permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelalianaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN.Upaya PTUN Padang dalam menghadapi upaya paksa ini sebaiknya dapat dilaksanakan walaupun sampai sekarang masih sebatas uang paksa.

Actions (login required)

View Item