Penerapan Tarif Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam

PRATAMA, ANDRE (2013) Penerapan Tarif Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2013 ANDRE PRATAMA 0910112105.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahaannya. Untuk melaksanakan kemandirian dan mengurus urusan rumah tangganya, pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diterapkan Tarif Progresif. Tarif Progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari I, dan hal ini tidak sesuai dengan teori yang berkaitan dengan tarif dimana seharusnya yang mempengaruhi besarnya tarif adalah dasar pengenaan dalam hal ini adalah harga kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan tarif progresif pada pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam, apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan tarif progresif pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya yang ambil pemerintah untuk mengatasinya, serta bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan asli Daerah. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta dilapangan berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan Pegawai UPTD P3 (Samsat), dan Pegawai DPPKA Kabupaten Agam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Penerapan tarif Progresif pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dinilai kurang tepat karena yang menjadi dasar peningkatan tarif seharusnya adalah harga kendaraan bermotor bukan jumlah kendaraan bemotor yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 2) Kendala yang ditemui dilapangan yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang tarif progresif yang diatasi dengan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat, kendala dalam hal kendaraan yang diperjualbelikan dan belum dilakukan baliknama, pemerintah juga telah menghimbau masyarakat untuk melakukan balik nama baik melalui media eletronik maupun media cetak, dan untuk non-BA gratis biaya Baliknama hingga 31 maret 2013. 3) Kontribusi Dana Bagi Hasil PKB terbilang besar untuk Kabupaten Agam, dan sangat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam.

Actions (login required)

View Item