Pelaksanaan Akad Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang

HARISYAFRI, CANDRA PRIMA (2013) Pelaksanaan Akad Talangan Haji Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM BISNIS 2013 CANDA PRIMA HARISYAFRRI 0910112106.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Haji merupakan bagian dari Rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh semua umat muslim yang mampu demi tegaknya Rukun Islam, walaupun Haji hanya diwajibkan untuk umat muslim yang mampu, akan tetapi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji sangatlah tinggi, namun keterbatasan biaya menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, keluarnya Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 teniang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menambah satu lagi produk baru Bank Syari'ah yaitu Talangan Haji, dengan adanya Talangan Haji ini masyarakat yang mengalami kekurangan dana untuk mendaftar Haji bisa menggunakan Talangan Haji ini untuk mendapatkan porsi Haji di Kementrian Agama, namun dalam prakteknya Talangan Haji ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Haji untuk mereka yang mampu, dan ditambah lagi banyaknya terdapat pro dan kontra mengenai Akad Talangan Haji ini, dan karna itu pelaksanaan Akad Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang menarik untuk diteliti, yaitu tentang pelaksanaaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, setelah dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan Akad Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, ditemukan bahwa Akad yang digunakan adalah Akad Qardh dan Ijarah, Akad Qardh digunakan dalam pemberian dana talangan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi Haji di Kementrian Agama, sedangkan Akad Ijarah digunakan dalam pengambilan fee/ujrah atas jasa yang diberikan oleh BSM Cabang Padang dalam mengurus pendaftaran haji secara online melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), dalam pengambilan fee/ujrah ini BSM Cabang Padang sudah melakukannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/Vl/2002, karena BSM Cabang Padang dalam menentukan jumlah fee/ujrah tidak berdasarkan besar talangan melainkan sudah menetapkan sendiri, jadi fee/ujrah untuk semua jenis talangan sama. Adapun kendala yang dihadapi yaitu banyaknya terdapat Bank Syari'ah Pesaing yang memiliki produk yang sama, serta terjadi gangguan pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang menyebabkan proses transaksi menjadi terhambat dan masih dikelolanya dana haji oleh Bank Konvensional.

Actions (login required)

View Item