Pelaksanaan Pengawasan oleh Jaksa terhadap Narapidana yang Memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Fatia, Nabila Ivana (2024) Pelaksanaan Pengawasan oleh Jaksa terhadap Narapidana yang Memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (498kB)
	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text_Fatia Nabila Ivana.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang Pidana, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tugas dan wewenang untuk ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu tugas dari jaksa adalah melaksanakan pengawasan terhadap keputusan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu syarat narapidana dapat memperoleh keputusan pembebasan bersyarat ialah “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat.” Pada pelaksanannya, pengawasan yang dilakukan oleh jaksa untuk memastikan narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dapat dibina kembali dan diamati ketika berada di tengah masyarakat. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Kendala apakah yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat pada saat ini hanya dilaksanakan dengan pengawasan secara administrasi saja dan pelaksanaan pengawasan tersebut juga belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya faktor internal yaitu adanya kendala administrasi, kendala Prosedur Operasional Standar (SOP), kendala sarana dan prasarana, dan tidak adanya kesadaran narapidana, serta faktor eksternal yaitu adanya kendala koordinasi antar instansi dan kendala lingkungan luar. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan koordinasi yang baik dengan instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat.

Actions (login required)

View Item