HABIBIL, MAHBUBI RIZWI (2024) GUGATAN ACTIO PAULIANA TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIPEROLEH SETELAH PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 211K/PDT.SUS-PAILIT/2019). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
Text (COVER DAN ABSTRAK)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (413kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (387kB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (127kB) |
|
Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (232kB) |
|
Text (SKRIPSI FULL)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Pengadilan Niaga sering kali digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik seperti tidak membayar utang atau membayar utang menurut keinginan debitor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka sistem hukum kepailitan di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud mengenai tindakan hukum Actio Pauliana. Actio pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Dalam kasus ini, Kurator mengajukan gugatan actio pauliana pada tingkat pertama dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg setelah Debitor pailit telah diputus dengan Putusan Nomor 07/Pailit/PN.Niaga.Smg. Namun, pada persidangan gugatan actio pauliana di tingkat pertama, hakim memutuskan menolak seluruh gugatan dari kurator. Sehingga, kurator tidak puas dan mengajukan permohonan pada tingkat kasasi yang telah mendapat putusan dengan Nomor 211 K/Pdt.Sus- Pailit/2019. Adapun rumusan dalam penelitian ini 1) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pada gugatan Actio Pauliana dalam putusan nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan kasasi Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang membatalkan putusan niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus actio pauliana yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif 2) pertimbangan hakim juga mencatat adanya kekurangan bukti dari pihak penggugat (kurator) sehingga semua dalil-dalil gugatannya ditolak. Namun , pada di tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan di tingkat pertama dan mengabulkan permohonan pemohon.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Zahara, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Pailit, Actio Pauliana, Pengadilan Niaga |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 14 Nov 2024 07:37 |
Last Modified: | 14 Nov 2024 07:37 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/484100 |
Actions (login required)
View Item |