PRAKTEK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEDAGANG ECERAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN (Studi di Kabupaten Pasaman)

Muhammad, Fajri (2024) PRAKTEK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEDAGANG ECERAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN (Studi di Kabupaten Pasaman). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Bab I Pendahululuan) Bab I.pdf - Published Version Download (394kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh para pedagang eceran yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tetap melaksanakan kegiatan jual beli BBM tanpa adanya proses penegakan hukum. Rumusan masalah: Bagaimana Keabsahan jual-beli BBM oleh pedagang eceran ditinjau dari aspek hukum perjanjian?, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek penjualan BBM oleh pedagang eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman?, Serta Bagaimana pengawasan terhadap pedagang Bahan Bakar Minyak eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu aturan diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian ini belum terlaksana secara optimal di lapangan. Mengingat kegiatan jual beli BBM yang dilakukan oleh para pedagang eceran di Kabupaten Pasaman menimbulkan suatu akibat hukum yaitu batal demi hukum karena bertentangan atau melanggar ketentuan UU Migas dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau ilegal. Pengawasan dan penegakan huku terhadap jual beli BBM eceran di Kabupaten Pasaman dinilai belum terlaksana dengan baik karena belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pedagang BBM eceran sehingga kegiatan usaha yang merugikan tersebut makin marak dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi permasalahan terbut maka pemerintah Kabupaten Pasaman harus mempertegas penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut baik itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kegiatan niaga BBM maupun dengan dikeluarkannya peraturan daerah terkait pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan terhadap niaga BBM di Kabupaten Pasaman.

Actions (login required)

View Item