PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT

Jilan, Faiha (2024) PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT. D3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (810kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA 2.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa keterwakilan perempuan di dalam daftar calon legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa pada penghitungan 30% keterwakilan perempuan, jika terdapat dua angka di belakang koma maka dilakukan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Penggunaan pembulatan ke bawah ini berdampak pada keterwakilan perempuan menjadi kurang dari 30% pada beberapa daerah pemilihan dengan jumlah calon legislatif 4, 7, 8, dan 11. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penggunaan pembulatan ke bawah pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana dinamika pengaturan batas minimal 30% kuota calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024? Kedua, bagaimana pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat? Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami perubahan pada politik hukumnya. Kedua, Pemenuhan syarat minimal 30% keterwakilan perempuan di Sumatera Barat dinyatakan memenuhi syarat karena ditundanya pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 oleh KPU sehingga Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Thun 2023 masih berlaku. Namun, jika Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 dilaksanakan pada pemilihan umum Tahun 2024 maka seluruh daftar calon yang melakukan pembulatan ke bawah dinyatakan tidak memenuhi syarat pemenuhan minimal keterwakilan perempuan.

Actions (login required)

View Item