PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT

Ayuni, Rahma (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (553kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin terciptanya keserasian di dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum maka warga negara akan merasa aman dengan adanya undang-undang yang melindunginya. Salah satunya adalah korban kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Semenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan, angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh di daerah sumatera barat. Dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat? untuk menjawab permasalahan diatas maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen, wawancara di Dinas DP3A2P KB Sumbar, UPTD PPA Sumbar, Hakim di PN Padang dan Jaksa di Kejari Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang TPKS pemerintah Sumbar sudah melaksanakan dan sudah memberikan perlindungan hukum berupa pembentukan unit UPTD PPA yang membantu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, sedangkan dari aparat penegak hukum nya sendiri yang belum menggunakan UU TPKS dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Barat dengan alasan banyaknya Aparat penegak hukum yang minim akan pengetahuan dan pemahaman terkait UU No 12 tahun 2022 tentang TPKS. Aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) dalam menangani dan menyelesaikan kasus masih menggunakan UU yang lama dan UU perlindungan anak. kendala yang di hadapi dalam penerapan aturan ini minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS, Kurang meratanya Lembaga atau UPT PPA di setiap kab/kota di sumatera barat kendala dan Kendala Sosial dan Budaya yaitu Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS, dan Stigma dan Diskriminasi Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu Pemerintah melakukan sosialisasi UU TPKS secara terarah,Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas, Sosialisasi dan Pendidikan dan Kerjasama dan Kolaborasi.

Actions (login required)

View Item