PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Cici, Marta Rinda (2024) PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelaku tindak pidana korupsi melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi pencabutan hak politik supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?, 2. Bagaimanakah keterkaitan penjatuhan pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi?. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi terhadap Juliari Batubara, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Juliari secara langsung merugikan masyarakat yang membutuhkan. Terhadap Muhammad Azis Syamsuddin, hakim menilai bahwa Aziz sebagai anggota legislatif memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan publik. Terhadap Setya Novanto, Setya memiliki catatan sejarah kasus korupsi yang signifikan. Hakim menganggap pencabutan hak politik perlu untuk menegaskan bahwa pelanggaran serius tidak akan dibiarkan. Mengingat posisinya yang tinggi, pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi sistem politik dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh terpidana dengan rekam jejak buruk. Keterkaitan penjatuhan pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi pada tiga putusan yang penulis gunakan dapat diketahui bahwa tidak terlihat keterkaitan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada lama pidana pokoknya tapi bisa saja dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana atau pada jabatan politik terpidana tersebut, jadi tidak ada alat ukur yang jelas dipakai oleh hakim dalam menentukan berapa lama terpidana tersebut mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 1. Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berdasarkan pertimbangan hakim terhadap terpidana dalam tiga putusan yang penulis gunakan, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku, masyarakat pada umumnya, serta khususnya kepada pejabat publik yang akan melakukan tindak pidana korupsi, 2. Dalam menentukan berapa lama terpidana tersebut mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik, hakim tidak punya alat ukur yang jelas, jadi diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Actions (login required)

View Item