SEJARAH PEMERINTAHAN DESA DAN NAGARI SANIANGBAKA, KECAMATAN X KOTO SINGKARAK, KABUPATEN SOLOK 1984-2019

Fatimah, Fatimah (2024) SEJARAH PEMERINTAHAN DESA DAN NAGARI SANIANGBAKA, KECAMATAN X KOTO SINGKARAK, KABUPATEN SOLOK 1984-2019. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Bab 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (Full Skripsi Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Sejarah Pemerintahan Desa Dan Nagari Di Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok 1984-2019”. Tulisan sejarah pemerintahan ini memberikan gambaran bagaimana bentuk pemerintahan di Nagari Saniangbaka sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, kemudian bagaimana proses setelah berlakunya pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pertama, Heuristik yaitu mencari dan menemukan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap narasumber. Data-data yang telah diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan kritik sumber dan pada tahap akhir dilakukan tahap historiografi atau penulisan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sepuluh jorong yang sebelumnya telah ada di Saniangbaka diangkat menjadi desa. Desa tersebut antara lain: Sikumbang, Piliang, Pinyangek, Koto, Tanjung Guci, Sumpadang, Balaimansiang, Aia Lasi, Jambak, dan Aia Angek. Penerapan sistem pemerintahan desa menggantikan struktur nagari yang tradisional. Hal ini mengakibatkan peran dan fungsi lembaga adat seperti wali nagari dan ninik mamak berkurang. Tradisi, ritual, dan aturan adat yang selama ini dipelihara oleh nagari jadi terabaikan. Pada tahun 1988 dilakukan regrouping, sepuluh desa yang ada di Saniangbaka diciutkan menjadi 3 desa. Desa tersebut diantaranya: Saningbakar Timur, Saningbakar Barat, Saningbakar Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dapat mengembalikan sistem pemerintahan dan nilai-nilai adat Minangkabau yang sempat tergeser oleh modernisasi dan sentralisasi pemerintahan desa. Gerakan ini dapat memperkuat kembali peran Wali Nagari dan Ninik Mamak, serta menghidupkan kembali tradisi, hukum adat, dan sistem kekerabatan yang unik di Saniangbaka. Pada tahun 2001 resmi kembali dengan sistem Pemerintahan Nagari. Dimana pemerintahannya dikepalai oleh Wali Nagari, peran lembaga adatpun kembali berfungsi.

Actions (login required)

View Item