YURISDIKSI INDONESIA TERKAIT ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA DAN PENEGAKKAN HUKUM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADANG

Fahlevy, Reza (2024) YURISDIKSI INDONESIA TERKAIT ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA DAN PENEGAKKAN HUKUM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas penduduk antar negara. Setiap individu memiliki hak atas kebebasan bergerak (freedom of movement) sebagai hak seseorang yang secara sah bergerak atau berpindah dengan bebas, serta hak untuk pergi meninggalkan negaranya dan kembali ke negara asalnya. Hak atas kebebasan bergerak diatur dalam International Convenant on Civil and Political Rights. Kebebasan bergerak seseorang akan mengakibatkan seseorang manjadi orang asing, apabila dia berada di luar wilayah negaranya, dia harus tunduk pada aturan-aturan hukum negara tersebut. Aturan hukum suatu negara dibuat berdasarkan kedaulatan yang dimiliki setiap negara dan akan berlaku di wilayah negara tersebut. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah: Pertama, Bagaimanakah yurisdiksi Indonesia terkait orang asing yang menyalahgunakan visa? Kedua, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa pada Kantor imigrasi Kelas I TPI Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dan didukung metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yurisdiksi Indonesia dapat berlaku bagi orang asing berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personal. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mengikuti yurisdiksi yang ada di wilayah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Indonesia juga memiliki kewajiban terhadap perlakuan terhadap orang asing yang berada dalam wilayah kedaulatannya dengan prinsip International Minimum Standar dan prinsip National Treatment Standart. Setiap orang asing yang menyalahgunakan visa, dapat dikenakan sanksi dalam bentuk penangkalan, deportasi atau pemidanaan. Penegakkan Hukum terhadap penyalahgunaan Visa di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berjalan efektif dengan adanya Tim Pengawsan Orang Asing atau Tim PORA Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumatera Barat kasus penyalahgunaan visa mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Kasus penyalahgunaan visa di wilayah Sumatera Barat diberi tindakan berupa deportasi dan secara umum penyalahgunaan visa mengalami penurunan dalam jangka tahun 2020 hingga 2024.

Actions (login required)

View Item