PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

PERMANA, YONDRA (2024) PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK YONDRA PERMANA.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (505kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (TESIS FULL) TESIS FIX YONDRA PERMANA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum pada kasus pencurian merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tentu saja tindakan pencurian ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak korban. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencurian harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 362 KUHP, mencuri disini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda. Adapun Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? dan 2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip restorative justice terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : 1. Penerapan restorative justice pada Putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, dimana hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Dedi dari dakwaan pencurian. Hal ini berdasarkan dari fakta persidangan yang menyatakanm bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa sebagai pelaku dengan pihak PT. AMP selaku korban. dan kesimpulan 2. Dalam hal penerapan prinsip Restorative Justice ini yang menjadi hambatan pelaksanaan restorative justice di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan restorative justice pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses restorative justice membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama

Actions (login required)

View Item