KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 175/K/PDT/2021

Septariawan, M. Remon (2024) KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 175/K/PDT/2021. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK(2).pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (Bab I) BAB I(1).pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(4).pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL REMON .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hibah hak atas tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.Perbuatan hibah hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT dengan dibuatkannya Akta Hibah yang menjadi dasar pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah kedudukan akta hibah dalam kaitan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di Papua, Kedua bagaimanakah tantangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021. Tujuan Penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan akta hibah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di papua dan Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di papua. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menuangkan perjanjian hibah tersebut dalam bentuk akta PPAT yaitu akta hibah sebagaimana yang dijelaskan bahwa setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 37 dan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pembuatan Akta hibah dilihat di dalam proses pembuatan akta hibah tersebut terdapat hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Ibu Analis Demotekay yang merupakan pemberi hibah mengatakan tidak pernah memberikan hibah kepada Susilawati dan tidak ada kesepakatan antara Ibu Analis Demotekay dengan Martius Semuel Darinya, sehingga berarti dapat diduga adanya rekayasa dalam perbuatan hukum ini dari pihak penerima hibah. Serangkaian proses kasus hukum hibah palsu Ibu Analis Demotekay bersama Martius Semuel Darinya terdapat kelalaian dan ketidaktelitian PPAT Puspo Adi Cahayo S.H.,M.Kn dalam membuat Akta Hibah yang mengakibatkan dapat beralihnya hak atas tanah menjadi milik Susilawati. Kata Kunci: Kedudukan Akta Hibah; PPAT; Putusan Makamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021; Papua

Actions (login required)

View Item