IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMISAHAN BPBD DENGAN DINAS DAMKAR DI KOTA PADANG

RIO, APRIAN TURNIP (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMISAHAN BPBD DENGAN DINAS DAMKAR DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (440kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I dengan watermark.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI (KESIMPULAN)) BAB VI (kesimpulan) dengan Watermark.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA dengan watermark.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL SET) PDF FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK Rio Aprian Turnip, 1210842013, Implementasi Kebijakan Pemisahan BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2019. Dibimbing oleh : Roza Liesmana, S.IP, M.Si dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA, Skripsi ini terdiri dari 117 halaman dengan referensi 9 buku teori, 4 buku metode, 3 skripsi, 10 peraturan perundang-undangan dan 2 website. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Padang menata ulang perangkat daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan ini menarik untuk dikaji mengingat telah terpisahnya lembaga vital Pemerintah Kota Padang yakni; BPBD dengan Dinas Damkar yang sebelumnya tergabung dalam satu kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah No 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang penelti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi kebijakan restrukturisasi OPD yang berefek kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar mencapai tujuan walaupun belum bisa dikatakan maksimal. Dalam implementasinya dilapangan, masih terdapat beberapa kekurangan yang dibutuhkan guna mendukung kinerja dari implementasi kebijakan ini, diantaranya; Pembentukan BPBD oleh Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan berlandaskan Perwako, padahal menurut ketentuan perundang-undangan tentang Kebencanaan bahwa BPBD dibentuk berdasarkan kepada Perda. Lebih lanjut dalam pembentukannya BPBD masih mengalami kekurangan sumber daya, terutama pada sumberdaya manusia dan sumber daya sarana prasarananya. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemisahan OPD ABSTRACT Rio Aprian Turnip, 1210842013, Implementation of Reorganization BPBD with Dinas Damkar of Padang City, Public Administration Science Department, Social-Politic Science Faculty, Andalas Univeristy, Padang, 2019. Under guidance by : Roza Liesmana, S.IP, M.Si dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA. This thesis consist of 117 pages with referention 9 theory books, 4 books of method, 3 thesis, 10 laws and regulations and 2 websites. Based on government regulation No. 18 of 2016 on regional department, Kota Padang Government reorganized its regional department by issuing regional regulation No. 6 of 2016 on the establishment and composition of regional organization. This policy is interesting to be examined considering the separate vital institution of Padang city government, namely; BPBD with Dinas Damkar previously incorporated in one unit. This research aims to describe the implementation of regional department organizational restructuring which refers to local regulation No. 6 of 2016 on the establishment and arrangement of regional department in Padang city which resulted in The separation of BPBD with Dinas Damkar in Padang. In this study, researchers used qualitative research methods with descriptive design. The theory that the study was using is the theory of the policy implementation of Van Meter & Van Horn. The data researchers use are primary data and secondary data collected by interview methods and documentation, and then analyzed using the Miles & Huberman Interactive analysis method. The results showed that in the implementation of OPD restructuring policy that effect to the separation of BPBD with Dinas Damkar reached the goal even though it can not be said maximum. In the implementation of the field, there are still some shortcomings needed to support the performance of this policy implementation, including; The establishment of BPBD by the government of Padang City is carried out by the foundation of the representative, but according to the provisions of the Law on disaster that BPBD is formed based on Perda. Further in its formation BPBD still have a shortage of resources, especially in human resources and infrastructure resources. Keyword: Policy Implementation, Restructuring Department

Actions (login required)

View Item