IMPLIKASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN SUBSIDI TERHADAP PROGRAM LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Rahmadatil Aini, Atika (2024) IMPLIKASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN SUBSIDI TERHADAP PROGRAM LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover+abstrak.pdf - Published Version Download (634kB)
	Text (Bab I) BAB I(1).pdf - Published Version Download (644kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB III DAN BAB IV.pdf - Published Version Download (789kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(4).pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (Tesis Full) THESIS ATIKARAHMADATIL AINI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK (Atika Rahmadatil Aini, 2220123023, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2024) Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah area sawah yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 memengaruhi pengembang perumahan subsidi, karena pengembang diwajibkan melakukan sinkronisasi data dengan LSD terbaru. Namun, minimnya verifikasi lapangan oleh BPN menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Penelitian ini mengeksplorasi tiga isu utama: 1. Bagaimanakah proses penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Padang Pariaman? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penguasa hak atas tanah non pertanian yang masuk ke dalam LSD di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang? 3. Bagaimanakah peran Notaris/PPAT dalam mencegah pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian yaitu: 1. proses penetapan LSD mencakup pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang sesuai dengan kondisi lapangan serta RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang sudah memiliki legalitas yang lengkap atas lahan non-sawah dapat dikeluarkan dari penetapan LSD setelah pengajuan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik tanah non-pertanian yang lahannya masuk dalam LSD, perlindungan hukum melibatkan peninjauan ulang status tanah oleh BPN. Pemilik berhak atas kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 18 UUPA, yang bisa berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam pengesahan dokumen, pemberian nasihat hukum, pemeriksaan status tanah, serta penyimpanan rekam jejak, dan berkolaborasi dengan BPN serta Pemerintah Daerah untuk memastikan keabsahan proses. Kata Kunci: Pengembang Perumahan Subsidi, Lahan Sawah Dilindungi, Badan Pertanahan Nasional.

Actions (login required)

View Item