PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BUKITTINGGI

Rahmindra, Arif (2024) PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BUKITTINGGI. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (Bab I) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (Kesimpulan/Saran) KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka(1).pdf - Published Version Download (198kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi institusi yang berstandar dunia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data, perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara elektronik merupakan suatu cara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai teknologi, elektronisasi bertujuan menghadirkan keuntungan seperti kemudahan, dan efisiensi. Pada tanggal 29 April 2024 Kota Bukittinggi menyelenggarakan alih media serta pendaftaran tanah pemerintah secara elektronik, namun pada penerapannya masih ada beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis dalam penelitian ke kantor Pertanahan Kota Bukittinggi seperti aplikasi error, data teknis dan data yuridis belum lengkap dan berbagai permasalahan lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Pengalihan Media Sertipikat Tanah Pemerintah manual menjadi sertipikat elektronik di kantor Pertanahan kota Bukittinggi. 2) Bagaimanakah Pendaftaran Tanah Pemerintah secara elektronik di kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. 3) Bagaimanakah Kepastian hukum penguasaan Tanah Pemerintah dalam bentuk Sertipikat Elektronik. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, menggunakan data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Alih media sertipikat tanah di Bukittinggi terhambat oleh masalah teknis, data, akses teknologi dan keamanan IT. Solusinya adalah pelatihan SDM, digitalisasi data, percepatan PTSL, edukasi teknologi dan penguatan keamanan IT. Efektivitas Sertipikat elektronik juga bergantung pada pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks mekanisme pendaftaran tanah aset daerah, apabila tanah aset daerah telah ditetapkan statusnya oleh DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) maka pemerintah daerah mendaftarkan tanah aset daerah tersebut secara elektronik kepada Kantor Pertanahan Bukittinggi melalui aplikasi yang disediakan oleh kementrian. Sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepenilikan elektronik diakui oleh UU ITE khususnya diatur dalam pasal 6. Dari sisi hukum persoalan pembuktian sertipikat tanah elektronik tidak menjadi masalah. Dari segi validitas dan kepastian hukum tidak ada persoalan apalagi juga sudah dikuatkan dalam Pasal 84 ayat 3 dan 4 PP nomor 18 tahun 2021. Kata Kunci : Alih Media Sertipikat, Pendaftaran Tanah Elektronik, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Pemerintah secara elektronik

Actions (login required)

View Item