PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Muhammad, Zikri (2024) PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15/2020) memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan berorientasi pada pembalasan. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur Pasal 112 ayat Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Narkotika, diancaman dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang? 2) Bagaimanakah pertimbangan jaksa dalam pelaksanaan restorative justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan restorative justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang terhadap perkara tindak pidana di atas memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang berfokus pemulihan kembali pada keadaan semula serta menghidupkan nilai-nilai musyawarah. Adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut: Pertama, Profilling. Kedua, Rekomendasi Badan Narkotika Nasiolan. Ketiga, pelaksanaan rehabilitasi. Keempat, pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang. 2) Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan restorative justice pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut umum juga memperhatikan prinsip pemberlakukan restorative justice yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15/2020 yang merupakan syarat materil dari penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice, dan melakukan pertimbangan mengedepankan hati nurani seorang jaksa. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: 1) Jaksa Penuntut Umum yang diharapkan dapat memberikan penyuluhan terutama kepada tersangka, korban, ataupun masyarakat luas tentang tujuan penerapan restorative justice. 2) Mengingat landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari Undang-Undang atau hukum tertulis, maka penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif harus dibuat kebijakan setingkat dengan Undang-Undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Actions (login required)

View Item