PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI SUMATERA BARAT

Afdilla, Andra (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI SUMATERA BARAT. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (58kB)
	Text (Bab 1) Bab I (1).pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (Bab Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Andra Afdilla 2220112037 .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, berarti bahwa rakyat dan seluruh elemen yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia harus taat pada hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat melarang lembaga pengelola zakat dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelola dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum di Provinsi Sumatera Barat mempunyai akibat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga tersebut mempunyai potensi untuk mendanai kegiatan tindak pidana lain seperti gerakan terorisme yang mengancam kedaulatan NKRI. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat?, (2) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum di Sumatera Barat?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian ini adalah (1) Penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pakat oleh aparat penegak hukum di sumatera barat dilakukan oleh Kepolisan Daerah Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.(2) Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan upaya penal dan Upaya non penal (Sosialisasi).

Actions (login required)

View Item