PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI AKIBAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Rahma, Siska Sari (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI AKIBAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (BAb I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full Rahma Siska Sari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Poligami adalah suatu keadaan yang mana seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan bagi suami boleh melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis setiap hari dapat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan poligami karena isteri tidak dapat memenuhi kewajiban, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban, 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing serta analisis data kualitatif yang memberikan gambaran secara deskriptif dengan menggunakan kalimat atas temuan yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan-perundang-undangan, serta bahan hukum yang memberikan gambaran detail khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap isteri akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan kewajiban yang dipikul oleh seorang isteri sehingga dapat dikatakan bahwa isteri tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri. Dengan adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa peraturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum terhadap isteri.

Actions (login required)

View Item