IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLANJURAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Syafira, Almutahaliya (2024) IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLANJURAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstract) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Full Thesis) FULL TESIS SYAFIRA ALMUTAHALIYA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ketentuan pada Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur prinsip ultimum remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tercermin dari diselipkannya Pasal 110A dan 110B di antara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenakannya sanksi pidana terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dilatarbelakangi hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi Prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat? 2) Bagaimanakah kendala dalam Implementasi Prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas Provinsi Sumatera Barat serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan asas ultimum remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan diselesaikan dengan mengurus izin dengan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) kepada kas negara. Kemudian terhadap setiap orang yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam kawasan hutan selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dapat dikenakan pengecualian atau maksimal dikenakan sanksi asdministratif berupa, penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah. 2) Kendala dari implementasi asas ultimum remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berupa permasalahan teknis di lapangan seperti, kurangnya pemahaman masyarakat, tidak kooperatifnya pejabat berwenang, dan penyelewengan yang dilakukan oknum-oknum penegak hukum.

Actions (login required)

View Item