AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HARTAYANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Helma, Harisa (2024) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HARTAYANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab I) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (526kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV (PENUTUP).pdf - Bibliography Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(1).pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (Tesis Full) TESIS HELMA HARISA LENGKAP FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Helma Harisa, 2220122022, 103 Halaman, Prodi Magister Kenotariatan, 2024) Pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindakan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang dan hukum atau peraturan yang berlaku. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu pada perkara nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan pembatalan perkawinan tersebut adalah karena adanya penipuan dan pemalsuan identitas oleh seorang laki- laki yang mengaku sebagai duda. Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan barulah diketahui bahwa ternyata ia masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain dan tidak pernah ada perceraian yang terjadi diantara mereka, serta istri pertamanya tersebut juga tidak pernah memberikan izin poligami. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, dan sumber dan jenis data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data primer yaitu Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada perkara pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, lebih tepat menggunakan ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, karena dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan kedua dari pihak suami yang artinya ada perkawinan terdahulu. Oleh karena itu maka secara hukum formil harta bersamanya otomatis menjadi batal dan tidak ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila pembatalan perkawinan yang mana tidak ada perkawinan sebelumnya. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item