MEKANSIME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEMSI, FIRMA YULIA (2018) MEKANSIME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER) COVER KEMSI FIRMA YULIA.pdf - Published Version Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1 KEMSI FIRMA YULIA.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB PENUTUP) BAB PENUTUP KEMSI.pdf - Published Version Download (59kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA KEMSI.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview
	Text (TA FULL TEXT) TUGAS AKHIR kemsi yg mau di upload.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (890kB)

Abstract

Setiap instansi pemerintah selalu ingin mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. untuk Menunjang agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka harus ada peran pertanggungjawaban keuangan. Peran pertangungjawaban keuangan ini menjadi penting karena sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan berjalan secara optimal dan baik yang bebas dari KKN(korupsi,kolusi,nepotisme) maka pemerintah hendaklah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi. Yaitu dengan cara meningkatkan akunatabilitas/ serta lebih transparan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ketentuan ini dituangkan Dalam undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN(Meidiyah indreswari,2011). pemerintah harus mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik sejalan dengan Penatausahaan Keuangan. Penatausahaan keuangan pada tingkat SKPD ini dipegang oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran serta dibantu oleh beberapa bendahara pembantu. Bendahara penerimaan bertanggungjawab atas setiap penerimamaan SKPD, dan bendahara pengeluaran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran SKPD. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme disini berfungsi sebagai tata urutan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu proses yang berkesinambungan untuk membantu bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan secara efektif, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban keungan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang efisien. pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, diharapakan setiap SKPD mampu meningkatkan pembangunan di daerah melalui tugas dan fungsinya masing-masing.

Actions (login required)

View Item