KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Analisis Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla)

Siti Hafizah, Gusesya (2024) KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Analisis Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap badan peradilan memiliki kompetensi atau kewenangan masing-masing dalam menangani perkara yang diajukan padanya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili perkara pidana dan perdata secara umum kecuali perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama. Pada penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan sudah melangsungkan hubungan perkawinan secara agama Islam. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Bagaimana kompetensi Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Blora dalam menetapkan permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam serta untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Blora dalam menetapkan permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/Pn.Bla. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama serta berdasarkan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Negeri hanya berwenang menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang pemeluk agama selain agama Islam. Selain itu dalam permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/Pn.Bla hakim Pengadilan Blora mempertimbangan kepentingan si anak dan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Actions (login required)

View Item