Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Lestari, Anggre Fani (2024) Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover Upload.pdf Anggre Fani.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (BAB 1) Bab I Upload.pdf Anggre Fani.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (BAB PENUTUP) Bab VI Penutup Upload.pdf Anggre Fani.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka Upload.pdf Anggre Fani.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (FULL TESISI) Tesis a.n Anggre Fani Lestari upload.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Prinsip penyelenggara pemilu menjadi standar etik bagi Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya. Salah satu isu penting dalam penegakan etika penyelenggara pemilu adalah bagaimana proses rekrutmen penyelenggara itu sendiri, seperti rekrutmen Badan Adhoc. Kasus pelanggaran kode etik dalam perekrutan Adhoc seperti yang terjadi dalam perekrutan PPK oleh KPU Kabupaten Tanah Datar menjadi contoh pelanggaran etik akibat tidak profesionalnya penyelenggara dalam menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam perekrutan PPK di KPU Kabupaten Tanah Datar dan mendeskripsikan dan menganalisis peran Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan prinsip Electoral Management Body (EMB). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi berdasarkan tema yang peneliti teliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kabupaten Tanah Datar terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga mempengaruhi kepercaayaan mayarakat kepada penyelenggara. Peristiwa tersebut juga berakibat pada para peserta seleksi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara dalam proses rekrutmen. Peserta tersebut merasa bahwa mereka tidak terpilih menjadi Anggota PPK karena diwawancarai bukan oleh orang yang tepat. Adapun dampak positif dari pelanggaran kode etik tersebut adalah peristiwa tersebut menjadi evaluasi bagi penyelenggara khususnya KPU dalam melakukan proses rekrutman PPK untuk Pilkada. Sementara peran Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak professional dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan PPK tersebut. Jika Bawaslu melakukan perannya dengan baik maka peristiwa tersebut dapat dihindari.

Actions (login required)

View Item