Hendri, Sukma (2024) PELAKSANAAN PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (141kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (255kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (132kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan ini tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Undang-Undang ini memberikan amanat untuk membentuk sebuah Lembaga Negara Independen yang mana berfungsi menjalankan Undang-Undang ini. Lembaga ini dinamakan Komisi Informasi. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Komisi Informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam mewujudkan good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pertama pelaksanaan peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan good governance. Kedua, kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan good governance serta upaya yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi kendala sehingga dapat terwujud good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan dilihat secara utuh. Dari hasil penelitian ini diketahui, Pertama Komisi Informasi Provinsi Sumatera barat telah melaksanakan peran dalam mewujudkan good governance berupa memastikan dan mendorong badan publik untuk membuka seluruh informasi kepada masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis. Kedua, Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berupa Perbedaan persepsi kepala daerah terhadap keterbukaan informasi publik serta anggaran dan tata kelola sekretariat. Ketiga, Upaya yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi kendala tersebut berupa, harmonisasi hubungan dengan segala pihak terkait serta pengusulan pembentukan peraturan gubernur.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Good governance, keterbukaan informasi, komisi informasi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 04 Sep 2024 08:05 |
Last Modified: | 04 Sep 2024 08:05 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/479193 |
Actions (login required)
View Item |