Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022.

Muharinaldi, Reza (2024) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (BAB 1 (PENDAHULUAN)) BAB 1 (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (694kB)
	Text (BAB 6 (PENUTUP)) BAB 6 (PENUTUP).pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Reza Muharinaldi 1910843018.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan kota Padang karna terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya yaitu, pada tahun 2020, Kota Padang mengalami kemerosotan dalam pelaksanaan KIP dengan predikat tidak informatif dengan perolehan nilai 35. tahun 2021, KIP di Kota Padang mengalami kenaikan kembali dengan perolehan nilai 43,36 tetapi dalam predikat kurang informatif. Selain itu, menurunnya capaian Kota Padang dalam keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan belum maksimal dalam pengintegrasian data dan informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri 6 variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang belum tercapai dengan baik sesuai dengan standar dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini terjadi karena implementor belum memenuhi kriteria standar yang ada sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai. Lalu pada sektor sumberdaya manusia, finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana yang belum memadai karena adanya tumpang tindih pada tupoksi. Selain itu juga disebabkan oleh hubungan antar organisasi yang belum berjalan dengan baik dan lancar serta lemahnya dukungan dari kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Akan tetapi pada variabel kelembagaan sudah cukup baik dimana terdapat struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan dalam koordinasi serta respon implementor yang mendukung adanya kebijakan ini.

Actions (login required)

View Item