PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DALAM TATA KELOLA PENYADAPAN GETAH PINUS PADA LOKASI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TESYA, MARYANTI LESTARI (2024) PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DALAM TATA KELOLA PENYADAPAN GETAH PINUS PADA LOKASI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK TESYA MARYANTI LESTARI.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (BAB Akhir (Penutup)) BAB V (Penutup) TESYA MARYANTI LESTARI.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan) TESYA MARYANTI LESTARI.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA TESYA MARYANTI LESTARI.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (Tesis Full Text) TESIS TESYA MARYANTI LESTARI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Tanaman pinus ditanam pada tahun 1976 sebagai tanaman reboisasi di atas tanah ulayat oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1982, sebagian hutan yang telah direboisasi masuk kedalam hutan negara. Puluhan tahun kemudian pinus menghasilkan getah. Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten mulai menggunakan getah pinus sebagai sumber pendapatan daerah dengan menerbitkan izin ekstraksi getah pinus. Pada tahun 2017, program perhutanan sosial dilaksanakan di daerah tersebut, beberapa hutan pinus menjadi bagian dari wilayah kerja Perhutanan Sosial, izin pengelolaan hutan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan praktek penyadapan getah pinus pada lokasi perhutanan sosial, mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban yang muncul dalam tata kelola penyadapan getah pinus, serta menganalisis interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi multikasus. Penelitian dilakukan menggunakan 28 orang informan kunci. Hasil penelitian adalah pengelolaan penyadapan getah pinus melibatkan berbagai aktor yaitu dari pejabat kehutanan, pemimpin lokal, investor dan penyadap getah pinus. Hak-hak dan kewajiban yang muncul antara lain hak dan kewajiban: Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, pekerja, investor, ninik mamak pemilik ulayat. Interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola penyadapan getah pinus melalui tiga subsistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum berupa peraturan pemerintah dan aturan adat seperti surat kesepakatan kaum dan kepemilikan tanah ulayat. Struktur hukum dalam tata kelola penyadapan getah pinus dari institusi negara adalah Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari sedangkan istitusi adat adalah Kerapatan Adat Nagari. Pluralisme hukum dalam pengelolaan penyadapan getah pinus mengakibatkan tumpang tindih kebijakan, sehingga diperlukan integrasi antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih harmonis untuk mengatasi kompleksitas hukum dan menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis ke depan dalam tata kelola sumber daya alam.

Actions (login required)

View Item